Serang – TARGETINDO.COM – Masa jabatan Penjabat Gubernur Al Muktabar akan habis dalam beberapa pekan lagi. Namun isu santer dalam dua hari terakhir adalah akan dilakukan pelantikan pejabat eselon III dan IV secara besar-besaran.
“Harusnya kan hari Jumat (31/3) kemarin sudah dilakukan pelantikan, namun karena saking banyaknya yang akan dilantik sehingga BKD tidak keburu memberikan surat undangan pelantikan, maka diundur menjadi hari Senin (3/4) besok,” demikian ungkap seorang ASN yang layak dipercaya kepada Direktur Eksekutid LSM Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) Uday Suhada Ahad (2/4).
Uday memaparkan, rumor yang berkembang terdapat 487 jabatan eselon lll dan IV yang akan dimutasi, rotasi maupun promosi. Jika benar, ini adalah jumlah mutasi jabatan yang terbesar. Sebab Gubernur Banten definitif yang dipilih langsung rakyat serta mendapat legitimasi kuat saja, belum pernah melakukannya.
Gelagat janggal ini mendapat sorotan tajam dari aktivis Uday, Menurutmya hal ini patut dipertanyakan, Ada motif apa di balik rencana mutasi dalam waktu itu? Di tengah gonjang-ganjing nama Al Muktabar terancam tidak masuk ke dalam usulan calon penjabat gubernur berikutnya.
Menurut Uday, yang harus diprioritaskan dalam manajemen kepegawaian Pemprov Banten saat ini adalah pengukuhan para ASN pada jabatan definitifnya pasca perubahan organisasi OPD, karena sejak Januari lalu mereka mayoritas berstatus pelaksana tugas (plt)
“Status Plt ini membuat resah mayoritas ASN, menurunkan kinerja dan mengganggu pelayanan publik. Namun siapa yang mengambil manfaat dari kebijakan Pj Gub yang sangat mendadak dan di waktu yang tidak tepat ini?” tanya Uday.
Rencana mutasi besar-besaran itu ditengarai sebagai bagian dari kompromi politik dengan pihak-pihak tertentu agar Al Muktabar mendapat dukungan untuk diajukan oleh DPRD sebagai calon penjabat Gubernur Banten.
“Jika ini terjadi maka manajemen ASN akan rusak, profesionalisme dan netralitas ASN semakin jauh dari harapan,” tegas Uday.
Sebelumnya beredar pembicaraan yang hangat di grup medsos, bahwa rencana mutasi itu sebagai bentuk imbal balik agar nama Al Muktabar masuk kedalam usulan DPRD yang harus diserahkan ke Kemendagri pada Kamis mendatang.
“Semacam barter, beberapa fraksi bersedia memberikan dukungan kepada Al Muktabar, asal Al Muktabar mau melantik pejabat eselon 3 dan 4 yang diusulkan oleh DPRD.” Demikian menurut pesan yang tersebar di Group-group WA, Kamis (30/3)
Dalam pesan berantai disebutkan jika Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar siap memenuhi permintaan tersebut dan langsung meminta Sekjen Kemendagri Suhajar untuk mengabulkan permohonan mutasi.
“Infonya Pak Suhajar itu konconya Al Muktabar sehingga untuk izin kilat, Penjabat Gubernur Banten mendatangi Pak Suhajar,” imbuh pesan itu.
Bahkan, kata sumber tersebut, Al Muktabar telah menyiapkan sop ikan Taktakan dan sate bandeng kesukaan Pak Suhajar sebagai oleh-oleh.
Saat dikonfirmasi pesan yang tersebar tersebut, Ketua DPRD Banten Andra Soni tidak merespons panggilan wartawan media ini. Seolah kompak, Al Muktabar juga tak merespons kabar miring ini.
Menyikapi isu tersebut, Uday meminta DPRD Banten agar tidak main-main dengan persoalan ini, Sebab mempertaruhkan nasib belasan juta rakyat Banten.
“Saya ingin mengingatkan, jangan main-main, sebab bisa jadi petaka bagi banyak pihak,” ujarnya
Uday menambahkan sejak akhir tahun 2022 pihaknya gencar mengeritisi kebijakan Penjabat Gubernur Al Muktabar, merupakan hasil kajian yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Banten (KMSB).
“Bagi kami, kepemimpinan Al telah gagal, Gaya kepemimpinannya one man show, Dan soal gaya ini tak ada satu pihak pun yang membantahnya,” tukas Uday.
“Saya tidak membenci Pak Al, tapi saya lebih sayang kepada orang-orang di sekelilingnya,” ungkap Uday.
Uday mengaku dirinya dan kawan-kawan di KMSB tidak memiliki kandidat Penjabat Gubernur berikutnya.
“Siapapun akan kita dukung, sepanjang mau mendengar aspirasi berbagai komponen Banten, dan tidak semau gue dalam mengambil kebijakan,” pungkasnya (Red/ARR)