Pandeglang – TARGETINDO.COM – Dewan Pengurus Cabang Angkatan Muda Indonesia Eaya (DPC-AMIRA) Kabupaten Pandeglang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Dimana sesuai dengan amanat Undang-undang no 9 tahun 1998 dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat
Dengan hal tersebut, DPC AMIRA memberikan suara atas hasil kajian dan adanya dugaan penyelewengan jabatan sebagai bagian dari institusi negara yang seharusnya memegang teguh aturan dan asas-asas kepemiluan yang berlaku.
DPC Amira menilai, bahwa KPU Pandeglang terlalu memaksakan diri dan tidak melihat aturan lain yang secara tidak langsung membentur pada badan KPU itu sendiri, seperti contoh konkrit di dalam aturan ASN/P3K pada pasal 31 tentang gaji tunjangan dan pasilitas, PNS di larang menerima penghasilan lain dan/atau honorium apapun yang dananya bersumber dari APBN/APBD, BUMN/BUMD, badan usaha milik swasta dan/atau badan usaha milik internasional
Massa dari DPC Amira juga menyampaikan pada saat unjuk rasa , bahwa ada surat edaran dari kementrian dalam negeri Republik Indonesia nomor 900.1.9/9095/SJ mengenai dukungan dan fasilitas pemerintah daerah dalam tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 poin 3 mengatakan “pemberian izin bagi ASN di pemerintah daerah untuk mendaftar sebagai PPK, PPS, KPPS dan pantarlih, Khususnya dalam hal ketidaktersediaan pendaftar dari masyarakat umum yang memenuhi persyaratan dan memiliki kapasitas di daerah tertinggal, terluar dan terdepan” sedangkan dalam hal pendaftar di kabupaten sendiri mengalami surplus tidak ada istilah kekurangan pendaftar dari masyarakat umum
Iik Rokhimat, koordinator aksi menyampaikan lebih lanjut, bahwa ada pihak dari BKDSDM pun belum memberikan surat izin bagi ASN/P3K yang saat ini terlibat dalam penyelenggaraan pemilu.
Hal senada disampaikan Burhanudin, Sekretaris DPC Amira, bahwa ada yang lebih krusial, diantaranya honor para panitia penyelenggara pemilu per 04 Januari 2023, hingga saat in, sudah lebih dari 2 bulan belum juga ada pencairan yang memang seharusnya menjadi hak mereka dengan berbagai tuntutan kerja
Jelas hal ini membuat pertanyaan besar bagi massa aksi, ada apa sebnarnya pihak KPU Pandeglang ini?
Sehingga DPC-AMIRA Kabupaten Pandeglang harus turun kejalan dan memberikan tuntutan kepada pihak KPU, dimana dalam tuntutan nya, Massa Aksi meminta :
1. Perjelas status ASN/P3K yang saat ini menjadi penyelenggara pemilu sehingga berpotensi double gajih/honor dari pemerintah
2. Cairkan honor para penyelenggara yang memang sudah menjadi hak mereka
3. BPK harus turun dan audit KPU Kab. Pandeglang karena di nilai merugikan keuangan negara
4. Pecat dan PAW kan para komisioner KPU Kabuoaten Pandeglang karena di nilai tidak cermat dalam mengemban amanah sebagai komisioner


