Serang – TARGETINDO.COM – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Korwil Banten dan Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia (HMPI) Wilayah Banten beserta 2 orang warga masyarakat Banten dengan didampingi oleh tim kuasa hukum yaitu Peni Yudha, Dadang Handayani, dan Muhammad Abnas dari Kantor Advokat Sastra Yuda & Partners Law Firm telah mengajukan dan mendaftarkan gugatan perdata melalui sistem e-court online di Pengadilan Negeri Serang.
Gugatan tersebut ditujukan kepada Penjabat Gubernur Banten, PT Banten Global Development (BGD), PT Bank Banten, dan LPPI selaku para tergugat, serta Mendagri RI dan OJK selaku pihak yang turut menjadi tergugat.
BEM Nusantara dan HMPI Banten menilai Penjabat Gubernur Banten, PT BGD, dan PT Bank Banten dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum melanggar Pasal UU 111 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Mereka membidik posisi posisi Media Warman selaku komisaris independen yang telah berakhir masa jabatannya pada RUPS Bank Banten tanggal 11 Mei 2022 tapi dalam RUPS tersebut tidak dilakukan pemberhentian. Posisi Media Warman yang sudah tidak memiliki legalitas yuridis sejak RUPS tanggal 11 Mei 2022 tetap dibiarkan tanpa teguran pemberhentian apapun.
Perbuatan melawan hukum kedua adalah ketiga pihak tergugat sengaja melakukan pembiaran terhadap langkah Media Warman yang tetap mengatasnamakan komisaris independen serta Komite Nominasi & Remunerasi melakukan pengusulan nominasi pergantian direksi dan komisaris Bank Banten melalui LPPI selaku konsultan asessement.
Kara cacat hukum, secara otomatis hasil open bidding yang dilakukan oleh LPPI harus batal demi hukum (null and void). Berdasar kepada sandaran hukum perdata di atas, BEM Nusantara dan HMPI Banten melalui kuasa hukumnya dalam gugatan meminta agar proses dan produk hasil assesement open bidding direksi dan komisaris yang dilakukan oleh LPPI supaya dibatalkan beserta dengan segala akibat hukumnya dan tidak dipergunakan oleh Penjabat Gubernur, PT BGD, dan Bank Banten dalam RUPS/RUPSLB Bank Banten.
BEM Nusantara dan HMPI Banten meminta kepada Mendagri untuk mengevaluasi kinerja Penjabat Gubernur dan merekomendasikan kepada Presiden RI untuk pemberhentian dan penggantian Al Muktabar dari posisinya sebagai Pj.Gubernur jika masih memaksakan kehendaknya menggunakan hasil assesement dari LPPI.
Arban Ramizud Raray
Sumber: Jurnal15.co.id


