Pandeglang – TARGETINDO.COM – Lembaga FPK layangkan Surat Somasi, kepada Kepala Puskesmas terkait adanya dugaan Praktik pungli di Puskesmas Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang, Banten, dimana Honor Jasa Pelayanan (Jaspel) yang di transfer lewat rekening masing-masing selanjutnya wajib dikembalikan lagi sebesar 30 persen dari total gaji yang diterima kepada pihak Tata Usaha Puskesmas, alasannya untuk berbagai macam kegiatan seperti ada tamu dari Dinkes kabupaten Pandeglang dan lain sebagainya.
Kepada Awak media, Sekjen DPP Lembaga FPK Rezqi, menjelaskan surat Somasi dengan beberapa tembusan baik Ke Bupati maupun Ke Kapolres Pandeglang akan langsung di kirimkan pada hari Kamis besok 30/03/2023, hal ini dilakukan dengan maksud demi tegaknya supremasi hukum dan juga sebagai bentuk efek jera bagi oknum ( terduga Pelaku Pungli ) bebernya. Pada Rabu (29/3/23)
Rezqi juga memaparkan bahwa” Pungli adalah salah satu tindakan melawan hukum yang diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 junto. Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pungutan liar adalah termasuk tindakan korupsi dan merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang harus diberantas, bahkan Pemkab Pandeglang, dalam rangka mencegah pungli telah menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 700 tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Saber Pungli dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Pungutan liar yang dilakukan oleh seseorang, pegawai atau pejabat pemerintah dengan meminta sejumlah uang tidak berdasarkan aturan yang sah menurut hukum, Lanjut Rezqi itu bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, oleh karenanya pelaku punglinya diancam hukuman penjara paling lama sembilan tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat 1 KUHP.
Terakhir Rezqi menyampaikan sebagai mana data dan fakta yang ada, Lembaganya meminta kepada Kapolres Pandeglang, mengusut Proses tindak pidananya terkait dugaan Pungli di Puskesmas Kecamatan Sumur.
Sementara diminta kepada Bupati Pandeglang, melalui Kepala Badan Kepegawaian daerahnya untuk memberikan sanksi administratif dengan menonton jobkan Kepala Puskesmas, Kepala Tu dan Bendahara di Puskesmas Sumur,” Tegasnya (Yen/Red)


