Pandeglang – TARGETINDO.COM – Saya anak kampung. Lahir dan dibesarkan di tanah Pandeglang yang katanya subur, tapi terlalu sering kering oleh kepemimpinan yang tak adil. Di kampung saya dulu, sekolah bukan hanya tempat belajar, tapi satu-satunya tempat kami bisa bermimpi lebih tinggi dari pohon kelapa. Saya masih ingat betul bagaimana kami belajar dengan kaki berdebu, tangan menggenggam pensil bekas, dan mata penuh harapan meski atap kelas kami sudah bolong di sana-sini.
Saya pikir, setelah puluhan tahun merdeka, anak-anak Pandeglang hari ini akan mendapat ruang belajar yang lebih manusiawi. Tapi rupanya saya salah. Ketika saya membaca kabar bahwa Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Dindikpora) Pandeglang menganggarkan Rp7,8 miliar untuk program makan dan minum, sementara masih banyak sekolah rusak dan nyaris ambruk, dada saya kembali sesak. Saya membayangkan anak-anak itu lagi. Anak-anak yang masih belajar dalam kondisi yang tak layak, namun harus menonton anggaran pemerintah justru dipakai untuk sesuatu yang tak urgen dan menyakiti akal sehat.
Anggaran ini disusun dan diajukan oleh Dindikpora Pandeglang di bawah Plt. Kepala Dinas Asep Rahmat. Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani dan Wakil Bupati Iing Andri Supriadi menyetujuinya dalam struktur APBD. Mereka adalah pemimpin tertinggi di daerah ini, dan mestinya paling bertanggung jawab atas arah dan prioritas pembangunan, terutama soal pendidikan.
Ketika rakyat bicara soal sekolah yang nyaris runtuh, mereka justru bicara dapur umum. Ketika guru-guru honorer berjuang mengajar dengan gaji minim, mereka sibuk menyusun menu makan bergizi. Ketika anak-anak duduk di kursi reyot dan menulis di meja retak, mereka duduk di ruangan ber-AC membahas piring-piring yang akan dihidangkan.
Saya ingin bicara langsung kepada Bupati Dewi dan Wakil Bupati Iing. Sudahkah kalian turun ke pelosok? Sudahkah kalian duduk bersama murid-murid yang masih belajar di ruangan tanpa jendela, tanpa atap yang utuh, tanpa papan tulis yang bisa dipakai dengan layak? Jika belum, maka wajar jika kalian bisa menyetujui anggaran seperti itu. Karena kalian tidak melihat. Dan lebih dari itu, kalian tidak merasakan.
Dan kepada Pak Asep Rahmat, saya ingin jujur. Jabatan pelaksana teknis bukan hanya soal mengatur angka dan program. Tapi soal keberanian menentukan mana yang lebih penting untuk diselamatkan: anak-anak yang masih belajar dalam ketakutan, atau proyek seremonial yang hanya menambah daftar panjang pencitraan.
Saya tidak bicara teori. Saya bicara kenyataan. Karena saya tahu, jika Rp7,8 miliar itu digunakan dengan benar, setidaknya puluhan ruang kelas bisa diperbaiki. Jika dana itu dialihkan, maka mungkin ratusan siswa bisa belajar dengan lebih tenang, tanpa harus menatap langit dari atap yang jebol. Tapi pilihan kalian tidak ke sana. Kalian memilih jalan sunyi yang penuh pujian palsu, bukan jalan terjal yang benar-benar memperbaiki.
Kini, setelah publik marah, setelah DPRD geram, dan setelah media ramai memberitakan, pemerintah akhirnya mundur. Mereka bilang, anggaran itu dibatalkan dan akan dialihkan untuk pembangunan sekolah. Tapi saya bertanya pada diri sendiri: jika tidak ada suara keras dari luar, apakah kalian akan sadar sendiri? Saya ragu.
Inilah wajah kepemimpinan hari ini. Baru bergerak saat dipaksa. Baru peka setelah malu. Dan baru bicara soal prioritas setelah arah kebijakan terbongkar di depan umum.
Saya sudah sering menyampaikan kritik soal Pandeglang. Tentang jalan rusak yang dibiarkan bertahun-tahun. Tentang kemiskinan yang terus diwariskan. Tentang sekolah yang hanya diperbaiki menjelang pemilu. Tapi kali ini, saya tak ingin hanya mengkritik. Saya ingin mengajak semua orang untuk sadar, bahwa ini bukan sekadar soal program makan dan minum. Ini soal cara berpikir. Soal keberpihakan. Soal apakah pemimpin kita benar-benar punya hati untuk rakyat kecil.
Kepada Ibu Raden Dewi Setiani, Ibu adalah bupati perempuan pertama yang kami harapkan membawa perubahan. Tapi hari ini, saya harus mengatakan dengan tegas: Ibu belum memenuhi harapan itu. Dan kepada Pak Iing, sebagai wakil bupati, jangan hanya jadi bayangan. Pandeglang tidak butuh pengikut kekuasaan, tapi penyeimbang yang berani bersuara meski bertentangan dengan arus.
Dan kepada seluruh kepala dinas di Pandeglang, terutama yang mengurus sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar: lihatlah kembali laporan kalian. Buka kembali peta wilayah. Temui sendiri rakyat di bawah. Dan ingat bahwa kalian digaji oleh uang rakyat, bukan oleh pujian atasan.
Anak-anak Pandeglang tidak butuh nasi kotak dari program seremonial. Mereka butuh bangku yang tak reyot. Mereka butuh papan tulis yang bisa ditulis. Mereka butuh ruang belajar yang tidak membuat mereka takut setiap kali hujan turun.
Jika kalian masih punya hati, hentikan sandiwara ini. Kembalilah menjadi pemimpin yang tahu rasa. Karena rakyat Pandeglang, meski diam, tidak bodoh. Mereka tahu siapa yang benar-benar memimpin dan siapa yang hanya datang untuk foto-foto.
Dan jika kalian tetap memilih jalan pencitraan, maka izinkan kami terus bersuara. Kami tidak akan lelah. Karena kami percaya, suara rakyat yang jujur, pada akhirnya akan jauh lebih keras daripada tepuk tangan palsu di depan panggung kekuasaan.
