Pandeglang – TARGETINDO.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digalakkan pemerintah di sejumlah daerah disambut antusias oleh masyarakat. Namun, di Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, sejumlah wali murid menyuarakan kekhawatiran terkait mutu makanan dan proses pengelolaannya.
Informasi yang diterima wartawan sejumlah Wali Murid menemukan makanan Program MBG sedikit basi untuk itu diperlukan pengawasan lebih ketat untuk menjamin kualitas makanan anak sehingga para wali murid tidak merasa hawatir dengan makanan yang disajikan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah dasar khususnya di SDN Cibungur 3.
Lebih lanjut informasi salah satu orang tua siswa menerangkan bahwa makanan yang diterima anaknya tercium tidak sedap, dan menimbulkan pertanyaan serius tentang standar kebersihan serta penyimpanan makanan dalam program tersebut.
“Kami sangat mendukung program makan gratis ini karena tujuannya bagus, tapi saat anak saya makan makanannya, ada menu sedikit tak sedap. Ini membuat kami khawatir soal penyimpanan dan pengolahannya,” ujar salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya.
Para orang tua berharap program tetap berjalan sebagaimana mestinya, namun pengawasan terhadap dapur umum dan menu makanan yang disajikan perlu ditingkatkan demi menjamin kualitas gizi dan keamanan konsumsi anak-anak mereka di sekolah.
“Program ini sangat membantu, terutama bagi keluarga prasejahtera. Tapi kami sebagai orang tua ingin ada pengawasan ketat soal kebersihan dapur dan mutu bahan makanan. Jangan sampai karena dikejar target, kualitas jadi dikorbankan,” Ungkap seorang wali murid di SDN 2 Cibungur yang juga ingin disembunyikan identitasnya, Selasa (2/9/2025).
Sementara itu, Beberapa wali murid lainnya mengaku anak-anak mereka mengeluhkan menu yang terlalu monoton atau kurang menarik. Mereka berharap menu MBG tidak hanya mengenyangkan, tapi juga mengandung gizi seimbang sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang siswa.
“Kami ingin tahu siapa yang merancang menunya. Kalau bisa, melibatkan ahli gizi. Anak-anak kadang bosan kalau lauknya itu-itu saja, belum lagi porsinya ada yang terlalu sedikit,” kata sejumlah wali murid lainnya.
Selain soal mutu makanan, para orang tua juga menuntut adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelibatan pihak sekolah, termasuk komite sekolah, dalam proses pemantauan.
“Komite sekolah harus dilibatkan aktif, agar ada pengawasan langsung dari perwakilan orang tua. Jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan program ini untuk keuntungan pribadi,” ungkapnya.
Beberapa kontrol sosial setempat meminta Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Dinas Pendidikan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG, khususnya di wilayah pedesaan seperti Sukaresmi.
“Pengawasan dari dinas terkait harus rutin dilakukan. Jangan hanya di awal program saja. Dapur umum yang ditunjuk juga perlu memenuhi standar sanitasi dan kelayakan,” ujar Andi Irawan.
Menanggapi informasi yang beredar terkait persoalan di lingkungan SPPG (Satuan Pendidikan Program Guru) Cibungur, Koordinator Wilayah (Kormin) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sukaresmi memberikan klarifikasi resmi.
Kepada wartawan, Endin selaku Kordinator Administrasi (Kormin) Sukaresmi menyatakan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti persoalan tersebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan langsung menyampaikan hal tersebut kepada pihak yang berwenang menangani, yakni penanggung jawab SPPG Cibungur.
“Masalah tersebut sudah saya sampaikan ke penanggung jawab SPPG Cibungur, Pak. Kami di Kormin hanya sebatas menjembatani dan meneruskan informasi serta laporan yang masuk kepada pihak yang berwenang langsung,” ujar Kormin saat dikonfirmasi pada Senin (2/9).
Klarifikasi ini disampaikan sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban atas peran Kormin dalam sistem koordinasi pendidikan di tingkat kecamatan. Kormin juga mengimbau agar semua pihak dapat mengedepankan komunikasi yang baik dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
“Kami mendukung segala bentuk penyelesaian yang sesuai prosedur dan mengajak semua pihak menjaga iklim pendidikan yang sehat dan kondusif,” tambahnya.
Dengan adanya hak jawab ini, diharapkan masyarakat mendapatkan informasi yang utuh dan tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.
Terpisah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk progam Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kecamatan Sukaresmi belum memberikan tanggapan hak jawab ketika dikonfirmasi wartawan lewat pesan singkat WhatsAppnya.
