Pandeglang – TARGETINDO.COM – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pandeglang menunjukkan sikap responsif dengan menanggapi langsung isu krusial terkait pelayanan hak ahli waris yang sempat dilontarkan oleh praktisi hukum, Dr. C. Misbakhul Munir, S.H.MH. (Agus Munir). Kritik yang menyinggung dugaan sengaja memblokir hak ahli waris dan menolak Putusan MA Inkracht ini segera direspons BPN melalui inisiatif pertemuan klarifikasi.
Pertemuan strategis antara perwakilan BPN Pandeglang dan Agus Munir, yang dikenal dengan inisial AM, berlangsung pada Selasa (18/11/2025) pukul 16.00 WIB di Kantor BPN Pandeglang. Fokus utama pertemuan ini adalah menjernihkan duduk perkara serta menunjukkan komitmen BPN terhadap penyelesaian sengketa dan pelayanan publik yang profesional.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Seksi Sengketa BPN Pandeglang secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas lambannya tanggapan resmi terhadap surat yang dilayangkan oleh Kantor AM. Sikap ini memperlihatkan keseriusan institusi dalam menanggapi setiap masukan.
Pihak BPN menjelaskan bahwa penundaan tersebut bukan unsur kesengajaan, melainkan disebabkan oleh adanya proses kajian mendalam terkait kasus yang dihadapi, di mana proses ini memerlukan alokasi waktu.
Selain itu, pada pekan sebelumnya, BPN tengah menghadapi padatnya jadwal pelayanan masyarakat, sehingga menuntut fokus penuh dari seluruh petugas yang bertugas di lapangan.
Menanggapi klarifikasi yang transparan tersebut, Agus Munir menyatakan menerima dan mengapresiasi langkah cepat yang diambil oleh BPN. Ia menyimpulkan bahwa persoalan yang terjadi adalah murni kesalahpahaman dalam proses komunikasi dan teknis operasional, bukan unsur penolakan Putusan MA seperti yang diberitakan sebelumnya. Ia pun mengusulkan agar BPN menyediakan ruang diskusi publik dan menerapkan strategi pelayanan ‘jemput bola’ untuk meningkatkan proaktivitas layanan.
BPN Pandeglang menyambut baik kedua usulan strategis tersebut. Langkah-langkah ini akan ditindaklanjuti sebagai wujud komitmen berkelanjutan BPN dalam menyempurnakan kualitas pelayanan, transparansi, dan efektivitas kerja mereka kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya dalam menangani kasus-kasus sensitif seperti hak ahli waris
