Pandeglang – TARGETINDO.COM – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kedaulatan Rakyat Provinsi Banten, Menyoal terkait adanya kesimpangsiuran informasi penerima dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Tegalpapak Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang Banten, Senin, 8/8/2022
Hal ini diungkapkan anggota LSM Kedaulatan Rakyat Provinsi Banten, Maman, mengatakan pada media, bahwa informasi penerima BLT DD tahap 2 di Desa Tegalpapak Kecamatan Pagelaran, ada yang ditutupi oleh Pemerintah Desa, dimana menurut Maman, bahwa pada penyaluran BLT DD Tahap 1, KPM yang namanya enggan disebutkan, menerima BLT DD, namun saat penyaluran BLT DD Tahap 2, KPM tersebut tidak menerima BLT DD
Maman menambahkan, bahwa hasil dirinya investigasi, bahwa adanya peralihan yang dilakukan beberpa oknum terkait penerima BLT DD di tahap 2, dimana KPM BLT DD tahap 1 KPM tersebut menerima namun di Tahap 2 KPM tidak menerima
Saat media coba konfirmasi kepada Pemerintah Desa Tegalpapak, dalam hal ini Sekretaris Desa Tegalpapak, Hasyim, terkait Data Penerima BLT DD di Desa Tegalpapak beberapa waktu lalu, dirinya mengatakan tidak bisa berkomentar dulu karena kesibukan dirinya dalam persiapan kepentingan keluarganya
Sementara itu, Pendamping Lokal Desa (PLD) Desa Tegalpapak, Teguh, saat dikonfirmasi terkait hal yang sama (data penerima BLT DD.red), dirinya mengatakan tidak adanya pengalihan Penerima BLT DD, dengan dalih semua berpacu pada hasil MUSDESUS
“Walaikum salam, Untuk desa tegalpapak tidak ada pengalihan pak, semua desa acuannya pada MUSDESUS pertama dan tidak ada perubahan KPM atau MUSDESUS pengalihan” ucap Tegus dengan singkat melalui jaringan WhatsApp pribadinya
Teguh menambahkan, bahwa dirinya saat menerima informasi dari media, dirinya akan mencoba untuk koordinasi dengan pihak pemerintah desa saat ditemukan persoalan di lapangan terutama di kalangan penerima BLT DD
“Siap bang, temksh infonya, nanti saya kordinasi ke pihak desa bila mana di lapangan ada ketidak sesuaian, kalau tahapan realisasi kita semua pastikan seluruh desa tidak ada pengalihan, terkecuali meninggal dunia, pindah domisil atau ditemukan KPM yg sudah mendapatkan JPS dari pemerintah (dobel bantuan). Kontrol terus kang supaya program pemerintah lancar dan kondusif” tutpnya
Hingga berita ini terbit, Pemerintah Desa Tegalpapak, baik Kepala Desa maupun Sekretaris Desa seolah bungkam pada media (Kie87)
